Tajuk Utama: Pers Investigasi dan UU Pers, Sahabat atau Musuh Masyarakat.?
SURABAYA, lumbungberita.id
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, mengajak seluruh jurnalis untuk mempublikasikan secara serentak tajuk utama berjudul “Pers Investigasi dan UU Pers sebagai upaya memperkaya perbendaharaan wawasan insan pers”. Kamis (19/11/26).
Artikel tajuk tersebut ditulis Hartanto Boechori, Wartawan Utama dan Ketua Umum PJI, pertama kali sekitar tahun 2004 saat masih menjabat Ketua Departemen di PJI 2011, artikel itu diperkaya dengan data tambahan saat ia menjadi salah satu Ketua DPP PJI.
Artikel tersebut pernah diunggah di Koran Mingguan Lintas Patroli, Blog Lintas Patroli, Koran Mingguan Suara Kontras, Koran Soerabaya Newsweek, dan sejumlah media lainnya. Namun hingga hari ini, isinya masih dinilai relatif relevan.
“Pers Investigasi Sebagai Sahabat atau Musuh Masyarakat.?”
Pers bagi masyarakat atau publik secara umum, tentunya diterima dengan baik bahkan dinantikan kedatangannya. Publik selalu bertanya, berita baru apa yang ditampilkan hari ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa alasannya, dan bagaimana kelanjutan kasusnya.
Namun bagi sebagian kalangan tertentu, pers dipandang sebagai momok bahkan musuh yang membahayakan bagi diri atau kelompoknya, karena seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, salah satu fungsi atau peranan pers adalah sebagai kontrol sosial.
“Peranan Pers Nasional”
Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pers disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu di Pasal 6, pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Masyarakat pada umumnya hanya tahu terlalu sedikit, bahkan banyak yang tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di luar jangkauan komunikasi mereka. Di sinilah pers berperan sebagai mata-telinga publik.
Informasi telah menjadi bagian penting bagi sarana kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi pers atau media massa berperan sangat penting. Pers mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi opini masyarakat.
“Apakah Negara Butuh Pers.?”
Program-program pemerintah dapat sampai secara cepat ke masyarakat juga karena adanya sarana pers. Dalam keadaan ini, pers juga berfungsi sebagai corong pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara juga membutuhkan pers.
Pernahkah terlintas di benak kita apabila di negara kita ini tidak ada insan pers yang melakukan investigasi untuk menguak fakta kebenaran, kekurangan maupun keburukan pihak-pihak tertentu? Bila pers hanya melakukan tugas-tugas jurnalistik seadanya saja, dan tidak ada media pers yang menulis atau memberitakan fakta-fakta hasil investigasi yang berperan sebagai kontrol sosial, tidak pelak negara ini akan kacau balau. Korupsi, kolusi antar petugas negara dengan pengusaha ilegal, nepotisme, mafia peradilan dan berbagai perilaku negatif lainnya tentunya akan merajalela.
“Resiko Tinggi, Hak Ala Kadarnya”
Harus disadari pula, bahwa tidak mudah untuk menjadi pers investigasi, utamanya yang melaksanakan tugas menguak fakta yang bersifat kontrol sosial yang rentan berbenturan dengan kepentingan ataupun borok pihak-pihak tertentu.
Kalaupun secara intelektual rekan pers yang melaksanakan investigasi berita itu sebenarnya punya kemampuan yang cukup, namun masih harus ditunjang beberapa kriteria lainnya, termasuk juga pembiayaan, yang dalam situasi kondisi tertentu relatif tidak sedikit. Sedangkan pers dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, sepenuhnya harus membiayai dirinya sendiri, tidak didanai oleh negara atau pemerintah.
Untuk menunjang tingkat keberhasilannya, pers investigasi dituntut untuk berbekal beberapa kriteria; tingkat intelektual yang cukup, cermat, kritis, ulet, bermental baja, kreatif, berani, keingintahuan yang besar, mempunyai tingkat kepedulian tinggi untuk melayani hak informasi publik, dan terutama berpegang teguh pada etika profesinya. Itu pun masih harus ditunjang kebijakan redaksional di mana sang wartawan berkiprah.
Insan pers yang melakukan tugas investigasi mempunyai tanggung jawab dan tingkat resiko yang tinggi layaknya intelijen negara yang sedang melakukan tugas klandestein atau penyusupan, tetapi tentunya minus haknya. Bahkan tingkat keamanan rekan-rekan pers sangatlah rentan dan nyaris terabaikan, karena pers sama sekali tidak bisa dan memang tidak didesain secara hukum maupun moral, untuk melakukan tindakan yang sifatnya represif. Dalam melakukan tugas investigasinya, insan pers sama sekali tidak dibekali dengan perangkat _self defence_ atau pengamanan diri.
Beberapa waktu lalu seorang rekan wartawan koran mingguan, Zamsuri Ilyas, melakukan klarifikasi untuk menguak fakta yang diindikasikan sebagai kesalahan prosedur hukum yang dilakukan oleh salah seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Surabaya. Namun ujung-ujungnya malah mendapat telepon dari dua orang tokoh dari etnis tertentu yang cukup dikenal dan ditakuti, yang pada intinya meminta agar si wartawan tidak melanjutkan investigasinya dalam kasus itu.
Ironis memang, seorang perwira penegak hukum menggunakan pola-pola premanisme yang menjadi musuh hukum, namun inilah fakta.
Dan masih banyak lagi resiko yang mungkin dan bahkan telah dialami oleh rekan pers yang lain; menerima tindakan represif dari berbagai pihak yang merasa terbentur oleh pemberitaan pers. Nyawa pun terkadang menjadi taruhan, seperti yang menimpa wartawan Radar Bali, dibunuh dengan motivasi dendam, karena sebelumnya menguak perbuatan korupsi seorang bupati. Tersangka pembunuhnya adalah saudara sang bupati.
“Premanisme Kerah Putih / Kriminalisasi”
Tak cukup hanya itu, dalam menjalankan tugasnya, terutama pers yang melakukan tugas investigasi, masih juga dibayang-bayangi taring ancaman sanksi pidana akibat pemberitaan, dikarenakan UU Pers sendiri sampai saat ini masih berkelahi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan dan perusahaan pers.
Belum lagi pihak-pihak yang menggunakan pola premanisme kerah putih, istilah Hartanto bagi orang yang melampiaskan rasa sakit hatinya atas pemberitaan pers dengan menghalalkan segala cara apapun, termasuk fitnah dan kriminalisasi dengan cara membeli tangan-tangan hukum.
Seperti kejadian yang menimpa seorang rekan pers di Surabaya; karena menjalankan peranan pers investigasi, telah dikriminalisasikan oleh pengurus-pengurus teras sebuah yayasan yang pemiliknya atau Ketua Dewan Pembinanya adalah Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur saat itu (2007-2008). Wartawan itu dilaporkan ke polisi dengan laporan atau keterangan yang seratus persen palsu dan mutlak hanya merupakan karangan para pelapor yang memendam rasa dendam.
Ironisnya, kriminalisasi itu didukung serta diperkuat oleh penguasa, dalam hal ini oknum penyidik Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes Surabaya) dan Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya. Bukti koran asli berisi tiga tulisan wartawan itu beserta 10 gambar hasil pemotretan sang wartawan yang diberikan kepada penyidik untuk bukti, ternyata tidak ada satupun yang disertakan dalam berkas resume ke jaksa, serta berbagai kekonyolan hukum lainnya yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa.
Alhasil, atas penahanan jaksa yang dilanjutkan oleh penahanan hakim, 89 hari wartawan itu menginap di hotel prodeo Rutan Medaeng tanpa melakukan perbuatan kriminal sama sekali.
Para saksi pelapor bahkan berani memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (sumpah palsu) di persidangan. Beruntung masih ada hakim yang punya mata-hati dan keberanian. Setelah persidangan selama 15 kali, pada tanggal 28 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Armindo Pardede, SH. MAP., J.J. Oktavianus, SH. MH. dan Abdul Bari A. Rahim, SH., memutus bebas murni (_vrijspraak_).
Atas putusan itu jaksa menyatakan kasasi, namun kenyataannya memori kasasi baru dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah lebih kurang dua tahun sejak putusan. Itu pun setelah wartawan itu mempertanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung.
“Penanganan Laporan Sumpah Palsu Lemot”
Perbuatan pidana sumpah palsu itu (Pasal 242 ayat 2 KUHP) pada tahun 2009 lalu telah dilaporkan ke Polda Jatim dengan terlapornya adalah para pengurus teras yayasan itu, namun penyelidikan atau penyidikannya dihentikan sementara oleh penyidik Polda Jatim dengan alasan menunggu hasil kasasi.
Bulan Mei 2011 lalu, putusan kasasi baru diterima rekan wartawan itu dari Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung diserahkan kepada Kapolda Jatim Irjen Pol Untung Suharsono Rajab serta dilanjutkan dengan diberitahukan secara tertulis kepada penggantinya, Irjen Pol. Hadiatmoko (kasasi jaksa ditolak, putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri). Namun sejauh itu nasib laporan perkara sumpah palsu itu tak kunjung memperoleh kejelasan ataupun perkembangan.
September 2011 Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Jawa Timur mengirim surat dinas yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Hadiatmoko yang pada intinya mempertanyakan kelanjutan nasib laporan wartawan itu. Barulah setelah itu pada tanggal 4 Oktober 2011 lalu, Polda Jatim melaksanakan gelar perkara. Hasilnya, perkara laporan sumpah palsu itu dinyatakan dilanjutkan.
“Penegasan Hukum Bahwa UU Pers Lex Specialis”
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tanggal 23 September 1999 dan sampai hari ini dijadikan payung hukum bagi insan pers Indonesia dalam menjalankan tugas dan profesinya, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya diakui sebagai _Lex Specialis_ (peraturan khusus). Akibatnya, sengketa antara pihak pers versus perorangan atau kelompok tertentu, seringkali langsung diterapkan dengan aturan Hukum Pidana Umum (KUHP), dan pada akhirnya dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) pun sering tumpang tindih. Tak pelak pers menjadi pelengkap penderita lagi.
Seyogyanya dalam menyelesaikan setiap sengketa terkait pemberitaan pers, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), meminta pertimbangan Dewan Pers dan atau organisasi pers si wartawan penulis berita; apakah pemberitaan pers yang dipersengketakan itu memenuhi delik pers ataukah tidak. Kalau memang dinyatakan memenuhi delik pers, maka UU Pers lah yang selayaknya dijadikan pedoman. Sebenarnya hal demikian ini telah tersirat di dalam UU Pers itu.
Menyedihkan.! Negara kurang bersungguh-sungguh membekali alat perlindungan hukum yang memadai terhadap insan pers dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Negara dalam hal ini tentunya Presiden, Menteri Komunikasi dan Informasi, Mahkamah Agung, Parlemen dan semua pejabat negara yang berkompeten serta mempunyai kewenangan untuk membuat perangkat hukum.
Memang Mahkamah Agung telah beberapa kali mementahkan gugatan terhadap media pers dikarenakan si penggugat tidak menggunakan UU Pers dalam gugatannya; kasus Harian Garuda di Medan versus seorang pengusaha, kasus Bambang Harymurti versus Tommy Winata, dan kasus Majalah Tempo lawan Texmaco. Namun patut disayangkan, belum ada satu pun keputusan MA yang secara tegas menyebutkan bahwa UU Pers sebagai sebuah peraturan khusus (_Lex Specialis_) yang mengesampingkan undang-undang umum (_Legi Generali_).
Beberapa waktu terakhir ini perdebatan tentang sifat kekhususan undang-undang pers ini juga semakin berkurang. Tetapi bukan berarti undang-undang pers tidak perlu diperkuat. Harus ada penegasan hukum dari pihak-pihak berwenang.
“Pers Pilar Keempat Demokrasi”
Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 itu, masih berdengung di telinga kita bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi bangsa dan negara ini. Pantaskah? Menilik tanggung jawab, fungsi dan peranan pers yang begitu besar seperti diamanatkan di UU No. 40 (Pasal 3 dan Pasal 6) serta resiko-resiko tertanggungnya, tidaklah terlalu berlebihan sebutan itu disandangkan pada insan pers, walaupun pada kenyataannya, kalangan pers sendiri tidak silau dengan atribut-atribut sebutan gemerlap.
Saat membuat pemberitaan, tentunya pers pun harus berlaku cermat, berimbang, tidak memihak, serta berpegang teguh pada etika profesinya. Tiap pemberitaan pers yang berbau kontrol sosial, harus selalu dilakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak terkait dan atau yang berkaitan ataupun berkompeten.
Tetapi, seperti telah menjadi kebiasaan, pihak obyek pemberitaan yang merasa tersudutkan, seringkali berkelit saat diklarifikasi; tidak mau menemui, telepon tidak diangkat atau sengaja dimatikan, dan banyak tingkah lainnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, setelah tahu bahwa boroknya akan dijadikan pemberitaan; bukannya mengklarifikasi, malahan melakukan teror dengan berbagai macam cara.
Dalam situasi kondisi demikian, relevan bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diamanatkan di dalam UU Pers, menjadi hak bagi pihak yang (merasa) menjadi obyek pemberitaan, sedangkan bagi pelaku pers, hal itu merupakan tanggung-jawab dan kewajiban serta harus benar-benar dilaksanakan.
Sebenarnya sudah sangat banyak polemik tentang UU Pers; _Lex Specialis_ atau bukan, perlu atau tidaknya UU Pers dijadikan _Lex Specialis_; Dewan Pers, organisasi-organisasi pers, wartawan, dan bahkan praktisi hukum yang memperjuangkan UU Pers sebagai _Lex Specialis_. Tetapi harus diingat, pelaku perslah yang tahu betul arti pahit getirnya medan perang dunia investigasi pers.
Paparan di atas hanya sekelumit contoh, betapa sebenarnya pers hanya ingin berbuat lebih banyak demi Republik ini beserta seluruh masyarakatnya yang majemuk.
Berkaca dari hal-hal yang ditulis di atas, seyogyanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara untuk (sekurang-kurangnya) mengkondisikan kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan fatwa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bersifat _lex specialis_; bahwa apabila kasusnya berkenaan atau berkait dengan pemberitaan pers, maka UU Pers merupakan peraturan yang harus diutamakan.
Artinya sebelum menjerat jurnalis dan perusahaan pers dengan peraturan lainnya terlebih-lebih KUHP, harus digunakan dulu UU Pers. Dan dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, pertimbangan Dewan Pers dan atau organisasi pers si penulis berita harus dilibatkan.
Seharusnya dipahami, bahwa pers adalah profesi yang membutuhkan aturan hukum yang sifatnya khusus. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada kenyataannya belum cukup untuk disebut sebagai undang-undang yang bersifat _Lex Specialis derogate Legi Generali_ yang dalam bahasa kita artinya ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU yang bersifat umum.
“1000 Kepala 1000 Tafsir”
Terutama di tangan penegak hukum dan praktisi hukum; jangan sampai terjadi, dari 1000 kepala menghasilkan 1000 tafsir.
Sebenarnya selama pers dapat membuktikan bahwa pemberitaan persnya memenuhi unsur melakukan fungsi kontrol sosial dengan benar dan atau unsur untuk kepentingan umum, maka tidak dapat dijerat dengan ketentuan KUHP. Bukankah dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diamanatkan secara melebar, tanpa batasan yang jelas. Maka seharusnya ada kepastian hukum yang tegas dan lugas, agar tak terjadi 1000 kepala – 1000 tafsir itu.
Presiden, sebagai Kepala Negara sudah saatnya terpanggil untuk mempertegas kespesialan undang-undang pers ini. Demikian pula Mahkamah Agung, Parlemen dan semua pihak yang berkewenangan.
Toh pers bukan liar, masih ada lapisan-lapisan filter setelah wartawan yang bertugas di lapangan. Ada redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemilik dan pengurus perusahaan persnya sendiri. Belum lagi organisasi pers dan Dewan Pers yang memang diamanatkan di dalam UU.
Salam kompak,
Ketua Umum PJI
Hartanto Boechori.
Penerbit : Redaksi
Share this content:

