Ketua LSM P3MB Siapkan Berkas Pelaporan Sekolah Negeri Kabupaten Pasuruan ke Kejaksaan dan Polda Jatim
Pasuruan. lumbungberita.id
Ketua LSM P3MB, Masroni, siap melaporkan sekolah negeri di Kabupaten Pasuruan ke Kejaksaan dan Polda Jatim, terkait dugaan pungutan atau sumbangan di sekolah.
Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari Wali Murid (Walmur) yang merasa terjebak dalam sistem sumbangan yang diklaim sukarela, namun besaran nominalnya telah ditentukan.
Dulu Masroni pernah melaporkan salah satu SMKN yang berada di Kabupaten Pasuruan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Saat ini, dirinya mempersiapkan berkas uasai mendapat keluhan Walmur dari berbagai sekolah, mulai dari SMPN, SMKN dan SMAN terkait pungutan atau dalih sumbangan.
“Sah sah saja sumbangan di adakan, cuma jangan menentukan nominal. Cara dari berbagai sekolah dalam penggalian dana ke Walmur bermacam macam, ada yang diberi kwitansi dan ada yang tidak diberi kwitansi,” ucap Masroni, Rabu (21/1/26).
Seperti kemarin, lanjut Ketua LSM P3MB, di salah satu media Online Pasuruan, ada pemberitaan terkait pungutan SMKN pakai kwitansi dan tidak pakai kwitansi di Sukorejo, Purwosari, Pandaan, Gempol, Tutur, Kejayan, Grati dan lainnya.
“Jelas semua sekolah negeri di Kabupaten Pasuruan ada pungutan yang nominal ditentukan. Tunggu kabar selanjutnya saya siapkan berkasnya,” ungkap pria yang berdomisili di Kecamatan Purwosari.
Dugaan pungutan atau sumbangan di sekolah negeri Kabupaten Pasuruan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan Walmur. Mereka berharap, agar kasus ini dapat diusut tuntas dan pihak yang bertanggung jawab dapat diberikan sanksi.
LSM P3MB sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, atas adanya dugaan pungutan atau sumbangan yang ditentukan nominalnya.
Diberitakan sebelumnya, salah satu pihak Sekolah Negeri di Kabupaten Pasuruan mengakui, adanya pungutan atau sumbangan.
Menurutnya, pungutan atau sumbangan untuk operasional sekolah.
“Selain operasional, tamu dari rekan media dan LSM banyak yang ke sekolah kami, terus anggaran dari mana kami,” keluh salah satu pihak Sekolah Negeri yang namanya enggan di mediakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari pihak Dispendik Provinsi atau Paguyupan Sekolah Negeri Kabupaten Pasuruan.
Jurnalis: Lum.
Share this content:
