Rakyat Pati Galang Petisi, Desak DPRD Tuntaskan Pemakzulan Bupati Sudewo
Pati_lumbungberita.id
Desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo kian menguat. Setelah DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan, kini masyarakat ikut bergerak dengan menggalang petisi terbuka.
Petisi yang beredar di berbagai kanal media sosial itu berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas”.
“Petisi ini merupakan upaya kami, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, untuk fokus mengawasi Pansus. Selain petisi, kami juga mendirikan posko pengawalan di depan kantor Bupati,” kata Mirza Sastroatmodjo, inisiator petisi, Rabu (20/8/2025).
Lumbung Berita sempat mengakses petisi tersebut. Isinya menekankan agar Pansus tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar bekerja serius, independen, dan berpihak kepada rakyat.
“Jangan jadi sandiwara politik. Kami ingin DPRD berani menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan,” pintanya.
Sejak diluncurkan, sudah ratusan tanda tangan terkumpul. Mayoritas warga menyampaikan kekecewaan atas kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup 17/2025. Meski Perbup tersebut telah dicabut, warga menilai masalah tak selesai sampai di situ.
“Bupati Sudewo kerap bersikap arogan dalam kebijakan maupun ucapannya. Ia tak segan melakukan mutasi hingga pemecatan pegawai tanpa alasan jelas. Cara otoriter itu menekan instansi di bawah pemerintahannya,” tegas Sastroatmodjo yang juga Koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak.
Gerakan petisi ini, sambungnya, juga sebagai pengingat agar DPRD tidak “main mata” dengan pihak eksekutif. Warga mendesak agar proses Pansus dijalankan secara transparan, hasilnya diumumkan ke publik, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
“Suara rakyat jelas: Kami ingin DPRD berpihak kepada masyarakat, bukan pada kepentingan elite. Petisi ini pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” lanjutnya.
Seorang pengamat politik lokal menilai, petisi rakyat bisa menjadi faktor penentu jalannya Pansus. Karena akan berdampak pada tekanan moral dan legitimasi politik.
“Kalau dukungan publik besar, DPRD akan sulit mundur. Petisi ini bisa menjadi tekanan moral sekaligus legitimasi politik,” ujarnya.
Hingga kini dukungan terhadap petisi terus mengalir. Warga berharap gerakan tersebut mampu menjaga integritas Pansus, sekaligus membuka jalan menuju pemakzulan Bupati Pati jika terbukti melanggar aturan.
“Bersama, kita kawal Pansus hingga akhir. Rakyat jangan sampai dikhianati,” demikian seruan penutup dalam petisi tersebut.
Share this content:
