Dana Sewa Kios Pasar Randupitu Dipersoalkan, Eks Kepala Pasar Terancam Dipolisikan
Pasuruan_lumbungberita.id
Polemik Pasar Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, mulai mencuat. Eks Kepala Pasar Desa Randupitu berinisial EP disebut belum mengembalikan seluruh dana sewa kios yang diduga digunakan selama menjabat pada periode 2020–2023.
Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp14,8 juta. Uang tersebut berasal dari pembayaran sewa delapan kios pasar desa dengan nominal bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Persoalan itu disebut berdampak pada belum rampungnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pasar Desa Tahun 2024 sehingga sejumlah rencana pengembangan pasar ikut tertunda.
Salah satu tokoh masyarakat Randupitu mengatakan EP menjabat sebagai Kepala Pasar Desa sejak 2020 hingga 2023. Setelah masa jabatannya berakhir, pemerintah desa memutuskan membekukan kepengurusan pasar karena LPJ dari pengurus sebelumnya belum dapat diselesaikan.
“Pengurus lama tidak berani melakukan LPJ karena tidak ada kas yang tersisa,” katanya kepada awak media, Sabtu (13/6/2026).
Pria yang enggan disebutkan namanya tersebut meneruskan, tertundanya LPJ berdampak langsung terhadap program pengembangan pasar yang telah disiapkan pemerintah desa.
“Pak Kades sudah punya konsep pengembangan. Tapi konsep itu baru bisa dieksekusi kalau LPJ selesai,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dari total dana yang dipersoalkan, EP baru mengembalikan sebagian dana melalui transfer ke rekening sekretaris desa pada 1 April 2026.
“Yang sudah dikembalikan Rp8 juta. Sisanya dijanjikan menyusul sebulan kemudian, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” imbuhnya.
Pernyataan serupa disampaikan mantan Bendahara Pasar Desa Randupitu, Agus Susianto. Ia menyebut hingga kini belum ada LPJ yang ditandatangani pada masa kepengurusan mereka.
“LPJ sebenarnya sudah dibuat, tetapi belum pernah dirapatkan. Penyebabnya karena kasnya nol, bahkan minus. Kami bingung kalau harus merapatkannya,” ujar Agus.
Ia mengaku persoalan tersebut membuat dirinya merasa terbebani karena LPJ tak kunjung selesai.
“Terus terang saya jengah. Setiap bertemu Pak Kades saya malu. Kalau terus begini, kami khawatir masyarakat menganggap uang itu habis dipakai saya,” katanya.
Agus menambahkan, sejumlah warga telah mendorong agar persoalan tersebut dibawa ke aparat penegak hukum (APH). Namun, langkah itu masih dipertimbangkan sambil menunggu itikad baik dari EP.
“Banyak warga yang mengusulkan agar dilaporkan ke APH. Masih saya pikirkan dulu. Kalau dia tidak ada itikad baik, laporan ke APH mungkin jadi jalan terbaik,” tandasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah pada Minggu (14/6/2026), EP membantah telah melakukan penggelapan. Ia mengakui menggunakan uang pasar, namun menurutnya dana tersebut dipinjam dengan sepengetahuan pihak desa.
“Saya akui uang pasar saya pakai karena ibu kandung dan mertua sakit. Tapi akadnya saya pinjam dan ada buktinya. Total kalau dibulatkan Rp15 juta,” kata EP.
Menurutnya, ia telah menyampaikan tanggung jawab pengembalian kepada kepala desa dan telah mengembalikan sebagian dana. EP juga mengaku menyerahkan BPKB motor Honda Vario 125 kepada pihak desa sebagai bentuk jaminan pelunasan.
“Sudah saya bayar 9 juta. Ada bukti transfernya. Saya juga serahkan BPKB Vario ke Pak Carik. Kalau saya tidak bisa melunasi, silakan dijual motornya. Jadi saya tidak lari dari tanggung jawab,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya laporan hukum, EP menyatakan siap menghadapi proses tersebut.
“Kalau ada yang mau melaporkan saya, silakan. Saya siap. Saya punya bukti-bukti yang menguatkan saya,” pungkasnya. (Ind)
Share this content:
