Menuju Mandiri dan Berkelanjutan, BUMDesma Gempol Susun Strategi Besar di 2026
Pasuruan_lumbungberita.id
Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) “Gempol Sejahtera” mulai menyusun langkah besar untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan usaha pada tahun 2026.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban (MADPj) Tahun 2025 dan Perencanaan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus BUMDes desa se-Kecamatan Gempol.
Direktur BUMDesma Gempol Sejahtera, Abdul Khafidz, mengungkapkan bahwa secara umum kinerja tahun 2025 masih cukup sehat, meskipun sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Beberapa persoalan utama yang dihadapi antara lain tunggakan pinjaman kelompok bermasalah, perputaran dana yang melambat, unit usaha toko yang belum berkembang, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta minimnya kerja sama usaha.
Dari sisi keuangan, BUMDesma Gempol Sejahtera mencatat total aset sebesar Rp2,66 miliar, total utang Rp113 juta, total modal Rp2,54 miliar, serta laba tahun berjalan sebesar Rp33,7 juta.
“Struktur keuangan cukup baik dan ketergantungan utang rendah. Namun piutang masih mendominasi hampir 90 persen dari total aset, sehingga risiko utama kami saat ini adalah likuiditas,” ujar Abdul Khafidz.
Ia menjelaskan, berdasarkan analisis SWOT, kekuatan BUMDesma terletak pada modal dan legalitas, sementara kelemahan terbesar ada pada tingginya tunggakan dan keterbatasan SDM. Di sisi lain, peluang masih terbuka lebar melalui pengembangan usaha baru dan kemitraan, sedangkan ancaman utama datang dari potensi kredit macet.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BUMDesma Gempol Sejahtera menetapkan sejumlah strategi tahun 2026, yakni fokus pada penanganan tunggakan, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha baru, serta peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama usaha.
Selain itu, kebijakan yang akan diterapkan meliputi pengetatan pembiayaan, prioritas penggunaan laba untuk penguatan modal dan pengembangan usaha, serta audit dan evaluasi secara berkala.
“Target kami tahun 2026 adalah menurunkan tunggakan, memulai unit usaha baru, meningkatkan pendapatan, memperbaiki likuiditas, dan menuju BUMDesma yang mandiri, berkelanjutan, serta benar-benar menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, menegaskan bahwa BUMDesma tidak boleh hanya bergantung pada sektor simpan pinjam, tetapi harus mulai memperkuat sektor usaha riil.
“Selama ini usaha di Gempol masih dominan pada simpan pinjam. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana BUMDesma memperkuat sektor riil, tidak hanya bergantung pada simpan pinjam, tetapi juga harus membangun kemitraan yang saling mendukung dengan koperasi desa,” jelas Eka.
Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi momentum transformasi bagi BUMDesma agar mampu tumbuh lebih adaptif, produktif, dan tetap relevan dalam mendukung perekonomian desa. (Ind)
Share this content:
