Memalukan, Korwil BGN Kabupaten Pasuruan Tidak Punya Kantor
Pasuruan. lumbungberita.id
Sebuah kabar memalukan datang dari Kordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Pasuruan. Ternyata, lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas gizi di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki kantor. Rabu (11/3/26).
Korwil BGN Kabupaten Pasuruan, Aisyah, mengakui bahwa mereka tidak memiliki kantor yang permanen. Semua ini terungkap saat Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) audiensi yang di gawangi Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib.
Keadaan ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat SPPG Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas gizi di daerah ini. Tanpa kantor yang layak, kegiatan Korwil BGN Kabupaten Pasuruan pasti akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan efektif.
Dihadapan forum saat audiensi, Aisyah, menyampaikan kalau dirinya bersama rekan-rekan berkantor berpindah-pindah karena belum ada kantor tetap.
“Kami belum ada kantor, jadi sementara kantornya berpindah-pindah. Kadang di pandaan, sukorejo, bangil dan lainnya,” ungkap wanita berjilbab.
Disampaikan wanita berpostur gemoy, dulu pernah ada penempatan kantor. Namun, rekom dari pusat masih belum keluar jadi sementara berpindah-pindah.
Adanya tragedi memalukan dari Korwil BGN, membuat Ketua Komisi 4, Najib, tercengang. Menurutnya, ini sangat memalukan, karena Makan Bergizi Gratis (MBG) ini program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Sangat memilukan sekali. Saya akan mencoba membicarakan ke ketua DPR dan Mas Bupati, untuk 1 ruangan buat kantor Korwil BGN Kabupaten Pasuruan,” kata Najib.
Senada dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Masroni, hanya bisa geleng-geleng kepala. Pasalnya, jika ada apa-apa dengan SPPG masyarakat melaporkan ke kantor Korwil BGN dimana.?.
“Sangat lucu program ini. Terus kalau ada temuan dan masalah kami harus melaporkan surat kemana.?. Sangat tidak profesional,” tutup Masroni.
Perlu diketahui, Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) audiensi dengan DPRD Kabupaten Pasuruan dikarenakan banyaknya temuan dilapangan soal menu makanan tidak layak untuk di konsumsi anak-anak sekolah.
Jurnalis: Lum.
Share this content:
